BACA JUGA:Warga Bandar Lampung Serahkan Dua Senjata Api Rakitan, Polisi Apresiasi Kesadaran Hukum
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak memiliki urgensi maupun dampak langsung berpotensi memunculkan penolakan dari masyarakat.
"Kalau nggak evaluasi kebijakan, kebijakannya biasanya ini dapat resistensi dari masyarakat, kebijakan nggak punya kemanfaatan publik ya biasanya ditolak masyarakat dan gagal," jelasnya.
Terlepas dari berbagai catatan terhadap implementasi program, Trubus berpandangan pemerintah masih menunjukkan konsistensi dalam menjalankan komitmen politik yang pernah disampaikan kepada publik.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada arah kebijakan, melainkan pada kualitas pelaksanaannya di lapangan.
"Kalau dari sisi konsistensi, pemerintah sudah menjalankan janji politiknya. Yang menjadi persoalan adalah implementasi di lapangan yang masih sering bermasalah," ucapnya.
Trubus juga menilai pemerintah pada dasarnya terbuka terhadap kritik, selama masukan tersebut didasarkan pada data, hasil penelitian, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, kritik yang hanya berupa opini tanpa dukungan fakta atau mengandung disinformasi dinilai cenderung sulit menjadi bahan evaluasi.
"Kalau kritik saja biasanya diterima cuma memang seringkali kritik-kritik itu disampaikannya nggak berbasiskan data. Jadi hanya opini gitu, jadi kalau opini itu nggak bisa harusnya dasarnya itu data, dasarnya by research gitu melalui kajian, penelitian dulu itu itu mesti diterima," ungkapnya.
BACA JUGA:Program RTLH TMMD ke-129 Hadirkan Harapan Baru bagi Warga Pinang Jaya Kemiling
"Tapi kalau kalau hanya disinformasi, hoax gitu kan kebanyakan hoax opini-opini ya itu biasanya memang kritik-kritik seringkali tidak didengar," lanjut dia.
Menanggapi wacana perombakan kabinet, Trubus menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Meski demikian, ia menilai pelaksanaan reshuffle tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di dalam koalisi pemerintahan.
"Kan banyak tuh di masyarakat sudah banyak dilaporin toh misalnya menteri apa menteri-menteri Bahlil menteri siapa lagi itu kan banyak sering dilaporin minta di ini, tapi Pak Prabowo untuk untuk mengganti kan nggak mudah karena mereka kan ini urusannya urusan koalisi kan gitu," tukasnya.
Untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik, Trubus menyarankan pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA:JNE Lampung Gandeng Disdukcapil Pesisir Barat Antar Dokumen Kependudukan ke Rumah