Asroni mengingatkan, ketiadaan data akurat berisiko besar membuat pemerintah salah menentukan prioritas pembangunan.
Anggaran pendidikan pun dikhawatirkan terserap untuk program yang tidak menyentuh kebutuhan paling mendasar di sekolah.
“Kalau tidak ada pemetaan, pembangunan jadi asal jalan. Tidak jelas mana yang harus didahulukan. Jangan sampai anggaran habis untuk hal yang bukan prioritas,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pun mendorong Dinas Pendidikan agar segera menyusun database komprehensif dan masterplan pendidikan yang serius.
BACA JUGA:Angkutan Lebaran 2026 Sukses, KAI Divre IV Tanjung karang Catat Stabilitas Tinggi Penumpang
Pemetaan infrastruktur sekolah, kondisi sarana prasarana, hingga data angka putus sekolah dinilai harus menjadi pijakan utama kebijakan.
“Kita butuh perencanaan yang matang, bukan sekadar laporan administratif. Pendidikan ini menyangkut masa depan anak-anak Bandar Lampung,” pungkas Asroni.