MEDIALAMPUNG.CO.ID - Praktik pinjaman online ilegal pada tahun 2026 menunjukkan tren yang semakin meresahkan. Pola operasinya kian canggih dan terselubung, namun efek yang ditimbulkan justru semakin luas dan serius bagi masyarakat.
Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah penyalahgunaan data pribadi, khususnya daftar kontak WhatsApp milik peminjam.
Data tersebut kerap disebarluaskan kepada pihak-pihak yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan pinjaman, sehingga mempermalukan dan menekan korban secara sosial.
Berbeda dengan layanan pinjaman resmi yang berada di bawah pengawasan otoritas, pinjaman online ilegal beroperasi tanpa regulasi yang jelas. Mereka memanfaatkan celah teknologi, rendahnya literasi digital, serta kondisi ekonomi masyarakat untuk menarik korban.
BACA JUGA:KUR BRI 2026 Jadi Angin Segar bagi UMKM, Cicilan Ringan Mulai Rp800 Ribuan
Di awal, proses pengajuan dibuat sangat mudah dan cepat. Namun setelah dana dicairkan, berbagai persoalan mulai bermunculan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal berikut ini:
1. Permintaan Akses Data yang Berlebihan
Pengguna sering diminta memberikan izin akses ke kontak, galeri, hingga riwayat percakapan saat mengunduh aplikasi atau mengisi formulir. Akses ini kemudian disalahgunakan sebagai alat tekanan. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, pihak pinjol akan menghubungi kontak korban satu per satu dan menyebarkan informasi utang dengan nada intimidatif.
2. Penagihan Disertai Ancaman dan Intimidasi
BACA JUGA:Dari Ladang Sayur ke Digitalisasi, Cerita Desa BRILian Sumowono
Penagihan dilakukan secara agresif melalui pesan berulang yang mengandung tekanan psikologis. Tidak jarang digunakan kata-kata kasar serta ancaman penyebaran data pribadi. Bahkan, pesan tersebut bisa dikirim kepada keluarga, teman, hingga rekan kerja korban.
3. Identitas Perusahaan Tidak Transparan
Pinjol ilegal umumnya tidak memiliki identitas yang jelas. Nama perusahaan sering berubah, alamat kantor sulit diverifikasi, dan tidak terdaftar dalam lembaga pengawas resmi. Layanan pelanggan biasanya hanya berupa nomor WhatsApp atau akun media sosial tanpa kejelasan badan hukum.
4. Bunga dan Denda Tidak Masuk Akal
BACA JUGA:Desa Hendrosari Bangkit, Dari Lontar Menuju Lompatan Ekonomi Berkelanjutan