Lampung Siapkan Strategi Ekonomi Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah

Rabu 25-03-2026,18:57 WIB
Reporter : Dedi Andrian
Editor : Budi Setiawan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merancang skema kebijakan guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 serta penentuan prioritas pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu 25 Maret 2026.

Rapat ini turut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Bappeda dan BPKAD.

BACA JUGA:Arus Balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni Terkendali, Polda Lampung Kawal 77 Ribu Kendaraan

Dalam arahannya, Marindo menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam merumuskan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap perkembangan global. 

Ia menilai konflik internasional berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang tepat dan cepat.

Ia meminta Bappeda dan BPKAD untuk melakukan kajian secara menyeluruh terhadap kondisi yang ada, guna menentukan langkah strategis yang dapat diambil pemerintah daerah.

Marindo juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang disusun harus mampu melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi, tanpa menambah beban baru.

BACA JUGA:Unggahan Medsos Picu Keributan, Sembilan Remaja Diamankan Polresta Bandar Lampung

Selain itu, penyesuaian anggaran yang dilakukan tidak boleh mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. 

Program strategis seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama.

Menurutnya, upaya antisipasi yang dilakukan harus berjalan seiring dengan agenda pembangunan yang telah direncanakan, khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Kategori :