Meski demikian, sejumlah sektor PAD menunjukkan performa positif. Retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah melampaui target, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencatat realisasi cukup baik.
Dari sektor BUMD, Diah mengapresiasi kinerja Bank Lampung yang mencatat laba bersih sekitar Rp200 miliar sepanjang 2025—tertinggi sepanjang sejarah bank daerah tersebut.
Namun ia mengingatkan agar capaian laba diikuti transformasi orientasi bisnis.
“Ke depan, Bank Lampung harus lebih agresif mendorong kredit produktif, terutama untuk UMKM, agar dampaknya terasa bagi ekonomi daerah, bukan hanya di laporan keuangan,” katanya.
Sementara itu, dua BUMD lainnya dinilai belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap dividen daerah.
“BUMD kita perlu reformasi manajemen yang serius—lebih profesional, transparan, dan berbasis pasar. Kontribusi BUMD tidak boleh hanya diukur dari laba, tetapi dari sejauh mana mereka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Diah menekankan, perbaikan tata kelola yang sudah berada di jalur positif harus diikuti reformasi penerimaan daerah secara menyeluruh. Tanpa itu, ruang fiskal Lampung akan tetap terbatas dan berisiko menghambat agenda pembangunan jangka menengah.
“Transparansi sudah di jalur benar. Sekarang tantangannya membangun sistem PAD yang kuat, modern, dan berkeadilan agar pembangunan Lampung tidak terus bergantung pada pusat,” pungkasnya. (*)