Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan, Komisi I mengakui ada capaian positif, seperti program penghapusan uang komite sekolah. Namun, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai target menjadi catatan serius.
“Ada plus, ada minus. PAD yang belum tercapai harus menjadi perhatian utama,” ujar Garinca.
Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi berbasis sistem merit tanpa intervensi politik.
“Jangan ada titipan jabatan. Kepala OPD harus dipilih sesuai mekanisme dan administrasi. Birokrasi profesional adalah kunci pelayanan publik,” tegasnya.
Komisi I menilai hubungan eksekutif dan legislatif sejauh ini berjalan cukup baik dan konstruktif.
“Eksekutif dan legislatif adalah mitra. Sinergi yang terbangun ini modal penting untuk membangun Lampung,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Garinca berharap penegakan hukum, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan PAD dapat berjalan konsisten.
“Kami berharap konflik seperti Way Dadi mendapat solusi win-win, PAD meningkat, pelayanan publik membaik, dan sinergi terus dijaga. Lampung harus maju dan masyarakatnya sejahtera,” pungkasnya.