Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi bencana di lapangan.
Pertemuan tersebut juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi sistem peringatan dini ke berbagai kanal informasi termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat, tetapi membangun ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan guna mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.
BACA JUGA:Sumbang Kemacetan di Jatimulyo, Polisi Pamong Praja Kecamatan Jatiagung Himbau Pedagang
Sementara itu, inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya, menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan.
Ia menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan dua pendekatan, yakni sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut muka air laut serta sensor laut berbentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.
“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Teknologi ini juga lebih terjangkau, dengan biaya berkisar Rp80 juta hingga Rp300 juta, jauh lebih rendah dibandingkan sistem impor yang bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menekankan bahwa pengembangan sistem peringatan dini ini bertujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana, sehingga mitigasi benar-benar berfungsi melindungi keselamatan warga.