“Perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi mitra sejajar dalam mewujudkan kebijakan publik yang adil dan berperspektif gender,” pungkas Putri.
Dengan dukungan penuh dari Fraksi PAN, keputusan MK mengenai keterwakilan perempuan di pimpinan AKD diharapkan mampu membuka babak baru bagi partisipasi politik perempuan di parlemen Indonesia — bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai penentu arah kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.