LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Dalam rangka kesiapan pengamanan memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Polres Lampung Utara menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).
Kegiatan berlangsung di lapangan markas Polres Lampung Utara dan diwarnai dengan simulasi situasi darurat serta aksi massa.
Simulasi ini dihadiri Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., Dandim 0412/LU Letkol Inf Roni Faturohman, perwakilan Forkopimda, serta pejabat utama Polres Lampung Utara.
Kegiatan diawali dengan skenario aksi unjuk rasa dari sekelompok massa yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
BACA JUGA:Menkeu Purbaya Luncurkan Layanan WhatsApp untuk Aduan Oknum Pajak dan Bea Cukai
Dalam simulasi tersebut, personel Polres Lampung Utara melakukan pengendalian situasi secara bertahap, mulai dari langkah persuasif, negosiasi, hingga pembubaran massa menggunakan formasi Dalmas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dalam simulasi, tim negosiator Polwan Polres Lampung Utara berperan menenangkan massa melalui dialog humanis.
Namun, ketika situasi memanas dan terjadi tindakan anarkis, petugas terpaksa mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengendalikan keadaan.
Seluruh tahapan simulasi mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
BACA JUGA:Polsek Bengkunat Gelar Jumat Keliling di Masjid Miftahul Jannah
Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan simulasi Sispamkota ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kesiapan nyata aparat dalam mengamankan agenda nasional.
“Inti dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa dalam situasi apapun, aparat penegak hukum bersama pemerintah harus berkolaborasi memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakat,” ujar Kapolres, Jumat (17 Oktober 2025).
Ia menegaskan, kehadiran Polri bertujuan mengawal aspirasi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas daerah agar tetap kondusif.
“Melalui latihan ini, kami ingin memastikan seluruh personel memahami prosedur dan peran masing-masing dalam menghadapi situasi nyata. Setiap pengamanan aksi unjuk rasa harus dilakukan secara profesional, tegas, humanis, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,” pungkasnya.