MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memperkuat kerja sama dalam mengawal program strategis di bidang pertanian dan infrastruktur.
Sinergi ini ditandai dengan pendampingan Kejati terhadap program pangan daerah, khususnya komoditas padi dan jagung, serta proyek infrastruktur jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat 26 September 2025.
Gubernur Lampung Mirza mengapresiasi peran Kejati melalui program ASTA KARYA Petani Mitra Adhyaksa, yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi petani.
BACA JUGA:Wagub Jihan Lantik Tim Literasi Lampung, Dorong SDM Unggul dan Berdaya Saing
Program ini meliputi pengawasan pupuk subsidi, penyelesaian masalah tanah, pengamanan penyerapan gabah, hingga perlindungan dari praktik rentenir.
“Satgas Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung dengan Unit Reaksi Cepat Jaga Pangan hari ini resmi kita bentuk. Satgas ini harus hadir langsung di lapangan untuk menjaga harga tetap stabil sekaligus memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, sekitar 70 persen masyarakat Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian dengan tiga komoditas utama, yakni singkong, padi, dan jagung.
Karena itu, stabilitas harga sangat menentukan tingkat kemakmuran masyarakat.
BACA JUGA:Inilah Koleksi Richard Mille Termahal, Harga Setara Supercar Mewah
Mirza menyoroti persoalan anjloknya harga singkong yang menurunkan pendapatan petani secara drastis.
Untuk itu, kehadiran pemerintah daerah bersama Kejati sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
Selain sektor pangan, Pemprov Lampung menargetkan pengalihan lahan seluas 50.000 hektare untuk pengembangan jagung dan padi gogo.
Mirza menilai langkah ini strategis karena jagung menjadi komoditas penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus bahan baku industri peternakan.
BACA JUGA:Simulasi Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Plafon Rp 100 Juta Tenor 60 Bulan, Dijamin Cair untuk UMKM