MEDIALAMPUNG.CO.ID – Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin 1 September 2205, ternyata diwarnai kehadiran puluhan anak kecil. Mereka terlihat ikut berada di tengah kerumunan massa, bahkan tanpa pengawasan orang tua.
Sejumlah anak tampak memanjat pagar gedung DPRD dan ikut berteriak bersama para demonstran. Ironisnya, sebagian dari mereka juga melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada petugas kepolisian yang berjaga di lokasi.
Padahal, Pemerintah Kota Bandar Lampung sebelumnya telah menerapkan kebijakan pembelajaran daring untuk tingkat SD dan SMP pada hari itu. Kebijakan ini bertujuan meminimalisir potensi gangguan keamanan akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang diperkirakan berlangsung di sekitar gedung DPRD.
Ketika ditanya oleh awak media, salah satu anak mengaku berasal dari STM, meski dari penampilannya jelas masih berada di usia sekolah dasar.
BACA JUGA:Pelayanan di MPP Bandar Lampung Tetap Berjalan Meski Ada Aksi di DPRD
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Mulyadi, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh sekolah agar anak-anak tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa.
“Kalau anak-anak sudah berada di luar lingkungan sekolah, tanggung jawab sepenuhnya ada pada orang tua,” jelas Mulyadi.
Ia menambahkan, pihaknya akan menyelidiki apakah anak-anak tersebut benar berasal dari sekolah di Bandar Lampung.
“Kalau terbukti, akan ada sanksi berupa pengarahan hingga penandatanganan surat perjanjian agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
BACA JUGA:Aparat Gabungan Disiagakan Jelang Aksi di Gedung DPRD Lampung
Disdikbud juga kembali mengimbau semua satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP, untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah secara daring selama aksi berlangsung. Tujuannya agar siswa tetap aman dan proses belajar mengajar tidak terganggu oleh situasi di luar sekolah.