
Ia menyebutkan bahwa hampir 70% penduduk Lampung tinggal di pedesaan.
BACA JUGA:Empat Hari Operasi Patuh Krakatau 2025, Satlantas Polresta Bandar Lampung Tindak 1.314 Pelanggar
BACA JUGA:IPSI Lampung Resmi Copot Eddy Purnomo dari Jabatan Wakil Sekretaris Umum
Oleh karena itu, pembangunan ekonomi desa menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di provinsi ini.
Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, Gubernur menekankan pentingnya kemudahan regulasi, birokrasi yang efisien, dan keamanan yang kondusif yang semuanya harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya di pedesaan.
Mengenai peran BPS, Gubernur menyatakan bahwa data yang berkualitas merupakan landasan utama dalam menyusun kebijakan.
"Semua kebijakan berawal dari data. Data yang bagus akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan rasa nyaman bagi masyarakat,"ujarnya.
BACA JUGA:Pemdes Fajar Baru Sambut Baik Monev Dana Desa yang dilaksanakan Tim Kecamatan
BACA JUGA:Empat Hari Operasi Patuh Krakatau 2025, Satlantas Polresta Bandar Lampung Tindak 1.314 Pelanggar
Gubernur juga menargetkan terbentuknya Wali Data melalui program Satu Data Terintegrasi pada akhir 2025.
Terkait digitalisasi, ia menjelaskan bahwa digitalisasi menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik.
Salah satu inisiatifnya adalah peluncuran aplikasi Lampung-in yang menghadirkan transparansi, kecepatan layanan, serta memangkas hambatan birokrasi.
Menutup pertemuan, Gubernur Mirza menyampaikan harapannya untuk membangun masyarakat Lampung yang nyaman, aman, berkeadilan, religius, dan sejahtera.