Fraksi PKB Apresiasi Gubernur Lampung Perjuangkan Nasib Petani Singkong

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang kembali menunjukkan komitmennya membela petani singkong dengan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Rabu 25 Juni 2025.

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fatikhatul menegaskan bahwa Fraksi PKB terus konsisten mendukung penghentian impor tapioka dan mendesak penetapan harga singkong yang berpihak pada petani.

“Kebijakan ini penting untuk melindungi petani lokal dan memperkuat industri nasional. Sudah saatnya negara hadir penuh untuk mereka,” tegasnya saat diminta keterangan, Rabu 25 Juni 2025.

Fatikhatul menilai, perbaikan ekosistem pertanian singkong membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, hingga para pelaku industri.

BACA JUGA:Botol Minum Bau? Ini 5 Cara Simpel Membersihkannya agar Segar Kembali

BACA JUGA:Rekomendasi Jam Tangan Wanita dari Citizen: Tampil Mewah dengan Harga Terjangkau

“Dengan kolaborasi, kita bisa meningkatkan pendapatan petani, memperkuat industri berbasis hasil lokal, dan mengurangi ketergantungan pada impor, terutama tepung tapioka,” lanjutnya.

Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk segera merumuskan kebijakan perlindungan petani yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Gubernur Lampung bersama tujuh bupati daerah penghasil singkong menghadiri RDPU di Baleg DPR RI. 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengusulkan diberlakukannya Larangan Terbatas (Lartas) impor tapioka demi menjaga stabilitas harga dan kelangsungan industri singkong dalam negeri.

BACA JUGA:Rekomendasi Jam Tangan Pria Produk Terbaru Citizen: Elegan dan Mewah

BACA JUGA:Berikut Detail Xpeng Siap Luncurkan Dua Mobil Listrik di Indonesia pada Juli 2025

“Lampung memproduksi hampir 20 juta ton singkong dari 600 ribu hektare lahan. Namun, masih terjadi impor dengan alasan defisit tapioka. Padahal, data di lapangan menunjukkan ada surplus yang tak tercatat secara resmi,” jelas Gubernur.

Ia juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan pengenaan pajak atas impor tapioka guna menciptakan iklim persaingan yang adil bagi petani dan industri lokal.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengapresiasi langkah Lampung.