
MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan penghapusan kasus stunting atau zero stunting melalui penguatan kerja sama lintas sektor hingga tingkat desa.
Pada tahun 2025, angka stunting ditargetkan turun hingga 13,2%.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah M. Firsada, serta dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, di Kantor Gubernur Lampung, Senin 2 Juni 2025.
Firsada menekankan pentingnya peran posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak.
BACA JUGA:8 Cara Efektif Menghilangkan Bau Ketiak agar Tetap Percaya Diri
BACA JUGA:Ciri-Ciri Skincare Tidak Cocok di Kulit dan Cara Mengatasinya
Ia meminta agar seluruh posyandu di desa dan kelurahan aktif menjalankan pendekatan jemput bola dan didukung kader terlatih agar intervensi gizi terhadap ibu hamil dan balita berjalan efektif.
"Posyandu harus aktif, jemput bola, dan punya kader yang kompeten agar intervensi gizi bisa tepat sasaran," ujarnya.
Selain itu, edukasi tentang gizi seimbang dan hidup sehat juga menjadi fokus utama.
Firsada menyoroti peran penting Dinas Kominfotik dalam mengkampanyekan isu stunting melalui berbagai saluran komunikasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
BACA JUGA:Pesona Gunung Papandayan: Eksplorasi Kawah, Edelweis, dan Hutan Mati di Garut
"Masyarakat perlu memahami dampak stunting terhadap pertumbuhan dan kecerdasan anak, serta pentingnya pola makan sehat, sanitasi, dan peran keluarga," tambahnya.
Pemprov Lampung juga menjalankan program lintas sektor yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, remaja putri, calon pengantin, dan pasangan usia subur.
Pendampingan khusus diberikan bagi ibu hamil berisiko kekurangan gizi.
Dengan kerja sama dari semua pihak, dari provinsi hingga desa, Firsada optimistis Lampung bisa mencapai zero stunting.