MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, secara digital menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 kepada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Penyerahan berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat 20 Desember 2024 disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.
Sebelumnya, DIPA APBN dan TKD 2025 telah diserahkan secara digital oleh Presiden RI kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur pada 10 Desember 2024, melalui pertemuan daring dan luring di Istana Negara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat Lampung, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Pemerintah Pusat atas penyerahan DIPA dan TKD untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Samsudin.
BACA JUGA:Pj Gubernur Samsudin Dampingi Mensos Gus Ipul di Acara HKSN di Pringsewu
BACA JUGA:Operasi Lilin Krakatau 2024: Sinergi Maksimal Amankan Libur Nataru di Lampung
Presiden dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga komitmen untuk melanjutkan transformasi menuju Indonesia maju dan Indonesia emas 2045.
Ia menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang dengan prinsip stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dan kehati-hatian.
“Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kaya dan makmur. Karena itu, pelaksanaan anggaran harus bersih, jujur, transparan, dan bebas dari korupsi,” kata Samsudin.
Dana APBN 2025 untuk Provinsi Lampung mencapai Rp31,81 triliun, terdiri atas belanja K/L sebesar Rp8,75 triliun untuk 440 Satuan Kerja (Satker) dan dana transfer sebesar Rp23,05 triliun, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non-Fisik), Insentif Fiskal, serta Dana Desa.
BACA JUGA:PT KAI Divre IV Tanjung Karang Sediakan 8.424 Kursi Tambahan untuk Angkutan Nataru 2024/2025
BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Pimpin Kerja Bakti Serentak di Puncak HKSN 2024 Pringsewu
Samsudin meminta agar dokumen DIPA dan TKD segera diserahkan kepada pengguna anggaran untuk dikelola secara transparan dan akuntabel, menutup celah korupsi, serta bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Ia juga menegaskan prioritas pembangunan 2025 tetap pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
“Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama, termasuk pengurangan kemiskinan dan penurunan angka stunting,” ujarnya.