"Ini adalah salah satu contoh bagaimana SDA kita dikelola dengan sangat buruk," ujarnya.
Bambang juga menyoroti lemahnya etika penyelenggara negara dalam menangani korupsi terkait SDA.
Menurutnya, regulasi yang ada sering kali tumpang tindih dan tidak mendukung satu sama lain, sehingga pelaksanaan pengelolaan SDA menjadi tidak efektif.
Pakar Hukum Lingkungan Universitas Brawijaya, Rachmad Safa’at, menambahkan bahwa kerusakan SDA di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia.
Ia menyoroti bagaimana eksploitasi SDA secara besar-besaran telah merusak hutan-hutan di Kalimantan dan mengakibatkan kekayaan alam tidak dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.
"Eksploitasi SDA kita luar biasa, tapi hasilnya untuk siapa?" tanyanya.
Menurut Rachmad, dominasi perusahaan asing dan oligarki dalam sektor SDA membuat masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.
Solusi dan Harapan untuk Pengelolaan SDA yang Lebih Baik
Kisworo Dwi Cahyono dari Walhi Kalimantan Selatan menekankan bahwa eksploitasi SDA yang berlebihan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam nyawa para pejuang lingkungan.
Menurutnya, regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja justru memperkuat dominasi oligarki dalam pengelolaan SDA, sehingga rakyat semakin jauh dari hak mereka atas sumber daya tersebut.
Kisworo mengusulkan bahwa revisi atau pencabutan UU Minerba dan UU Cipta Kerja adalah langkah penting untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, penguatan sistem penegakan hukum yang mampu mengadili kejahatan terhadap SDA secara efektif juga diperlukan.
Transparansi dalam audit perizinan tambang dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada harus menjadi prioritas untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan SDA.
Rekomendasi BPIP untuk Presiden Terpilih