Ia mengatakan dalam mendukung percepatan reforma agrarian Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya tentunya diharapkan dapat memasukkan kegiatan-kegiatan dan program reforma agraria kedalam dokumen perencanaan.
“Rapat hari ini kita mulai dengan kegiatan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan oleh tim GTRA Provinsi selama satu tahun,” katanya.
“Kegiatan GTRA hanyalah kegiatan kolaboratif, kami di kanwil BPN tidak dapat bisa berjalan tanpa dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” ungkapnya.*
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)