MEDIALAMPUNG.CO.ID - Selaku Mentri Perdagangan Zulkifli Hasan ini mengtakan Pemerintah telah memutuskan akan memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan besaran beras 10 Kg akan diperpanjang hingga juli 2024 dari rencana yang sebelumnya hanya sampai dengan bulan November 2023.
"Tadi Sudah diputuskan, Bansos beras ini harusnya sampai September, Oktober, November, terapi diperpanjang sampai dengan Desember, kemudian untuk Januari, Februari lanjut hingga Kuartal kedua di 2024, Maret, April, Mei, dan Juni," ucap Zulhas, sapaan akrabnya.
Zulhas juga mengatakan yang mana salah satunya yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam memperpanjang penyaluran bansos beras ini.
Supaya memperkuat intervensi Pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang masih belum menurun setelah mengalami peningkatan yang cukup drastis pada beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Siap-Siap Ini 6 Bansos yang Akan Cair di November 2023, Beberapa Daerah Sudah Cair
"Tapi ini akan terus diperpanjang mengingat harga beras masih mahal. Memang tidak naik lagi, tapi belum juga turun. Karena itu, bantuan masih dilanjutkan," ujar Zulhas.
Bantuan beras 10 Kg ini akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Mengenai stok cadangan beras ada pemerintah yang dikelola saat ini oleh Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisai penyalurannya bantuan pangan dengan besaran 94,95% pada bulan September dan 94,89% per bulan Oktober, serta 18,45% untuk bulan November 2023.
Sehingga menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan sebelumnya, Bulog siap meningkatkan ketersediaan cadangan beras.
BACA JUGA:Mengenai Pengertian Bansos PBI JK adalah? Cara Mendaftar Serta Melakukan Pencairan Bansos PBI JK
Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun dalam rangka pengadaan beras.
Airlangga yang merinci Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk import beras tahap pertama Rp 7,9 triliun, kemudian untuk yang tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp 2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Airlangga.*