Sementara itu, pandangan umum Fraksi Amanat Indonesia Raya, yang disampaikan Hermansyah, bahwa Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta dalam penyerapan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan lainnya.
Selain itu prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting sehingga pengawasan dan pelaksanaan anggaran dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu.
“Fraksi Amanat Indonesia Raya juga menekankan orientasi belanja pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti belanja subsidi dan belanja bantuan sosial harus menjadi prioritas tanpa mengesampingkan kebutuhan birokrasi sehingga tujuan pelayanan umum dapat terjangkau dan dirasakan secara merata oleh masyarakat di kabupaten Pesisir Barat," katanya.
Terakhir, pandangan umum Fraksi Golkar Perindo, yang disampaikan Gusti Kadi Artawan, bahwa, terkait dengan pendapatan pada pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah sebesar Rp50 Miliar, tentu fraksi Golkar-Perindo juga meminta penjelasan sumber pinjaman, rincian dan penggunaan pinjaman tersebut beserta rincian pelunasannya.
BACA JUGA:Kerugian Negara Dikembalikan, Kasus Bimtek Peratin di SP3-kan ?
“Hal itu penting dijelaskan oleh Bupati Pesbar agar seluruh Stakeholder memahami situasi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesbar ini,” tutupnya. *