Camat Gedungsurian: Musrebang Pekon Trimulyo Berjalan Ideal

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Usai menuntaskan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat pemangku. Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedungsurian, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melanjutkan dengan Musrenbang Pekon terkait realisasi pembangunan 2024 baik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Dana Desa (DD). 

Kamis (15/12), dilanjutkan dengan tahapan Musrenbang tingkat pekon yang dilaksanakan bersamaan dengan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV, periode Desember.  

Kegiatan tersebut digelar di balai pekon setempat dan dihadiri langsung oleh tim kecamatan dipimpin Camat Tati Sulastri, S.Sos., M.M., bersama petugas lain seperti Pendamping Desa Heriyanto, S.Pd., dan seluruh unsur berkompeten tingkat pekon.   

Dalam sambutannya, Tati Sulastri memperkenalkan diri kepada aparatur Pekon Trimulyo dan warga sebagai camat baru, dengan meminta dukungan semua pihak dalam menjalankan semua program pemerintah di wilayah tersebut.

BACA JUGA:TP PKK Lamtim Gelar Lomba Kader Berprestasi

Pihaknya menegaskan, tujuan dilaksanakan Musrenbang Pekon adalah untuk membahas dan menyepakati Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Pekon Tahun 2023 dan penyepakatan daftar prioritas usulan kegiatan pembangunan pekon tahun berikutnya yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2023.

"Musrembangdes adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Pekon) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di pekon," imbuhnya. 

Dalam musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang disebut dengan musyawarah desa yang ideal. 

Sementara dikatakan Peratin Buchori dalam musrenbangdes tersebut, dari masing-masing pemangku telah mengusung skala prioritas pembangunan dan di tingkat pekon akan kembali di godok untuk kembali menentukan usulan yang paling mendesak untuk menjadi dasar musrenbang kecamatan.

BACA JUGA:165 CPNS Formasi 2019 akan Terima SK PNS

Sedangkan terkait BLT-DD, baik Tati maupun Buchori berpesan agar bantuan dimanfaatkan dengan baik, serta menyebutkan bahwa di tahun 2023 BLT-DD masih akan disalurkan, hanya saja maksimal anggaran 25 persen dan sasaran warga dengan kategori miskin ekstrim.*