Longsor di Pekon Karangagung Memburuk, Rumah Warga Mulai Dibongkar 

Medialampung.co.id - Karena belum adanya penanganan pada longsor yang terjadi di pemukiman warga Pekon Karangagung, Kecamatan Waytenong, Kabupaten Lampung Barat, menyebabkan kondisi semakin mengkhawatirkan. Bahkan satu rumah warga telah dibongkar oleh pemiliknya karena separuh bangunan sudah terseret longsor.

Dari pantauan medialampung.co.id di lokasi pada Senin (1/11), longsor terjadi karena tebing yang persis berada di belakang rumah warga tergerus air, yang menjadi titik buang saluran air (drainase). 

Dan sekarang ini salah satu rumah warga kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan karena dinding rumah persis berada di bibir jurang. 

Dikonfirmasi di Balai Pekon setempat, Peratin Karangagung, Hi Sufrizal, S.E., mengatakan, atas bencana alam tanah longsor itu langkah yang telah diambil pihak pekon menyampaikan proposal kepada Pemkab Lambar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lambar, dan telah direspon dengan dilakukan peninjauan oleh pihak BPBD bersama Camat Waytenong Bambang Hermanto, S.Pdi, M.M., 

Tentunya jika tidak dilakukan tindakan cepat akan semakin merugikan dari amblasnya rumah-rumah warga hingga berpotensi memutus akses jalan yang statusnya jalan kabupaten menuju Pasar Senin, Kelurahan Pajarbulan. 

Karena itu Sufrizal sangat mengharapkan peran serta dan tindakan cepat Pemkab Lambar dalam melakukan penanganan dalam waktu dekat ini agar kekhawatiran akan longsor dapat ditangani.

“Kami berterimakasih atas respon cepat pihak BPBD Kabupaten Lambar, dan kepedulian camat yang meninjau lokasi, kita berharap dari tinjauan itu dilanjutkan dengan penanganan, seperti penataan jalur air dan pemasangan Bronjong," harapannya. 

Sebelumnya disampaikan Kepala BPBD Lambar Maidar, M.Si., pihaknya akan mengkaji hasil tinjauan tim untuk melihat tingkat kebencanaan, karena dalam kapasitasnya ada tiga golongan besar sedang dan ringan.

Jika skalanya besar atau cukup permanen dalam arti membutuhkan biaya besar, maka dalam masalah itu akan diarahkan langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR). (r1n/mlo)