Kantor Kelurahan Pasar Krui Masih Numpang 

Medialampung.co.id - Kantor Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) yang menjadi Kelurahan di pusat ibukota Kabupaten setempat hingga kini masih menumpang di gedung eks Pengadilan Negeri (PN).

Bahkan, untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan masyarakat, kantor Kelurahan Pasar Krui itu hanya menggunakan satu ruang kecil di gedung eks PN tersebut. Kondisi itu sangat miris, padahal kantor Kelurahan merupakan salah satu pelayan untuk masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan dan lainnya.

Menanggapi kondisi kantor Kelurahan Pasar Krui yang masih menumpang di gedung eks PN itu, Camat Pesisir Tengah, Siswandi, S.Kom, M.H., saat dikonfirmasi mengaku  jika rencana pengadaan lahan dan pembangunan gedung kantor Kelurahan Pasar Krui itu sudah sejak lama diajukan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan bahkan tingkat Kabupaten.

"Tapi sampai sekarang belum pernah terealisasi, karena pembangunan gedung kantor Kelurahan termasuk pengadaan lahan untuk lokasi bangunan itu  harus melalui APBD Kabupaten Pesbar," katanya, Rabu (29/4).

Sehingga, kata Siswandi, di tahun 2020 Kecamatan Pesisir Tengah kembali mengajukan ke Pemkab dalam usulan hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesbar di tahun anggaran 2021 mendatang. Untuk itu, dirinya berharap Pemkab setempat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat merealisasikan anggaran untuk rencana pengadaan lahan dan pembangunan gedung kantor Kelurahan Pasar Krui di tahun anggaran 2021 mendatang.

"Kita berharap direalisasikan, karena gedung kantor Kelurahan Pasar Krui itu sangat penting untuk mendukung pelayanan masyarakat agar lebih maksimal dan kantor Kelurahan juga harus representatif," jelasnya.

Dikatakan, dalam penyampaian dokumen rekapitulasi hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pesbar untuk kantor Kelurahan Pasar Krui di Kecamatan Pesisir Tengah sebelumnya itu dengan rincian pembangunan gedung kantor dengan estimasi biaya sekitar Rp500 juta dan tanah untuk lokasi pembangunan dengan estimasi Rp300 juta, tapi hal itu baru sebatas perkiraan atau rencana dan dapat saja mengalami perubahan terutama pada nilai anggaran.

"Idealnya lokasi lahan untuk kantor Kelurahan itu sekitar 1.500 meter persegi. Sehingga selain sebagai kantor, lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk parkir kendaraan, kegiatan apel harian dan sebagainya. Yang pasti kita berharap itu direalisasikan di tahun anggaran 2021 mendatang," pungkasnya. (yan/d1n/mlo)