Ini Pandangan DPRD Lamtim Atas RAPBDP 2020

Mediaampung.co.id - Penurunan potensi pendapatan tahun anggaran 2020 mendapat sorotan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBDP) tahun 2020, Jumat (25/9).

Rapat paripurna yang dimulai pukul 14.00 Wib itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Akmal Fathoni dan dihadiri juga Asisten I Syahmin Saleh serta jajaran.

Juru bicara Fraksi PDIP Deni Supriadi mengungkapkan, dengan adanya penurunan potensi pendapatan yang mencapai 8,28 persen diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Itu termasuk pengelolaan anggaran penanganan covid-19.

Sementara juru bicara Fraksi NasDem  Wiwik Yuliana menilai masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati layanan kesehatan gratis. Karenanya, Fraksi Nasdem berharap agar masyarakat yang belum mendapat layanan kesehatan gratis mendapat perhatian.

Senada disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Adjat Sudrajat yang berharap di masa pandemi covid-19 anggaran difokuskan untuk bidang kesehatan.

Kemudian,  Fraksi PKB melalui juru bicaranya Wajid Husni berharap agar eksekutif memiliki langkah nyata untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

Begitu juga fraksi Gerindra M. Zakwan meminta eksekutif meningkatkan pengawasan terhadap objek pendapatan asli daerah. Itu agar, potensi penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Pandangan sama disampaikan juru bicara fraksi Demokrat  melalui juru bicaranya Nyoman Sariyase  meminta agar sisa waktu 3 bulan dimanfaatkan sebaik mungkin agar anggaran dapat terserap sesuai rencana.

Terakhir Fraksi PKS melalui juru bicaranya Bariah berharap penataan dan pengalihan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Menanggapinya, Asisten I Pemkab Lamtim Syahmin Saleh menyatakan, akan menindaklanjuti pandangan umum fraksi atas RAPBDP 2020. 

"Tindak lanjut atas pandangan umum fraksi akan dibahas antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran dewan," jelas Syahmin. (wid/mlo)