Tahun Ini, Pemkab Lambar Fokus Benahi DTKS

Medialampung.co.id - Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, memimpin langsung Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di Ruang Rapat Pesagi, Sekretariat Pemkab setempat Senin (22/2).

Dalam kesempatan itu, Mad Hasnurin tampak didampingi asisten I Drs. Adi Utama, Staf Ahli Bupati Ronggur L. Tobing, Kepala Bappeda Ir. Agustanto Basmar, Kepala Disdukcapil Drs. Damanasir, Kepala Dinas PMP Ir. Noviardi Kuswan, Kepala Dinas Sosial Jaimin SH., Koordinator PKH Arsyah dan TKSK kabupaten Lambar Yusman, Ketua TKPK Kecamatan dan Ketua TKPK Pekon Se-Kabupaten Lambar

Dalam sambutannya, Mad Hasnurin mengungkapkan, pada pelaksanaan Rakor TKPK sebelumnya tepat pada tanggal 16 Desember 2020 yang lalu, bahwa pada tahun 2021 pemerintah kabupaten setempat berkomitmen untuk mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

”Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah. Program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Kemudian, kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

"Telah banyak program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan antara lain berupa penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan merata (BPPM), jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, jampersal, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako untuk lansia, ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu, pelatihan dan stimulan untuk kube, dan masih banyak lainnya," kata dia.

Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan berupa program kegiatan hanya akan dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan di Lambar, ketika seluruh upaya yang telah dilakukan tepat sasaran yang berarti penerima manfaat dari program dan kegiatan tersebut memang masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. Untuk itu dibutuhkan dukungan ketersediaan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan. 

”Berkaitan dengan ketersediaan data tersebut, maka DTKS merupakan sumber data utama dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari seluruh program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari pembiayaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” bebernya.

Ia melanjutkan, secara kelembagaan TKPK yang terdiri dari TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Pekon/Kelurahan sebagai wadah koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Lambar dan memegang peran penting dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Lambar.

”Oleh karena itu, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten lampung barat, pada kesempatan ini saya selaku ketua TKPK kabupaten lambar meminta bantuan TKPK kecamatan dan TKPK pekon/kelurahan untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pemadanan NIk di DTKS dengan NIK KTP data kependudukan di wilayahnya masing-masing," imbuhnya.

Ia menambahkan, menyamakan NIK DTKS dengan NIK KTP data kependudukan merupakan langkah awal sebelum dilaksanakan verifikasi dan validasi DTKS tahun 2021, sehingga DTKS yang akan dilakukan verifikasi dan validasi adalah DTKS yang sudah sinkron dengan data kependudukan kabupaten lambar.

"Kerjasama semua pihak terutama camat dan peratin/lurah serta aparat pekon/kelurahan dan semua lintas sektor terkait agar pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta menghasilkan data yang valid, untuk itu pastikan pelaksanakan pemadanan data telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai fakta yang ada di lapangan," pungkasnya. (nop/mlo)