Penambahan E-Samdes Masih Proses Tahapan

Medialampung.co.id — Di wilayah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) akan ada penambahan kembali dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bekerjasama dengan Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Provinsi Lampung untuk mengelola Elektronik Samsat Masuk Desa (E-Samdes).

Kabid Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Usaha Ekonomi Pekon, Hendri Setiawan, S.T., mendampingi Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Pesbar, Edwin Kastolani Burtha, S.H, mengatakan, penambahan dua BUMDes untuk mengelola E-Samdes itu yakni BUMDes di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur dan BUMDes di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

“Saat ini masih dalam proses tahapan, bahkan pengurus BUMDes itu masih mengikuti pelatihan BUMDes di Provinsi untuk persiapan E-Samdes itu,” katanya, Jumat (26/11).

Dijelaskannya, setelah mengikuti pelatihan E-Samdes itu, maka akan dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak BUMDes dengan Dispenda Provinsi Lampung. Sehingga, setelah ada perjanjian kerjasama itu, maka dari Provinsi akan mempersiapkan semua perlengkapan untuk kebutuhan E-Samdes.

“Baik kebutuhan peralatan, maupun persiapan lainnya. Dengan begitu, mudah-mudahan nanti bisa segera beroperasi untuk melayani masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” jelasnya.

Sedangkan, kata dia, untuk di Kabupaten Pesbar sebelumnya juga telah memiliki dua BUMDes yang sudah mengelola E-Samdes tersebut yakni di Pekon Pemerihan Kecamatan Bangkunat, dan Pekon Kuripan di Kecamatan Pesisir Utara. Bahkan, hingga kini sudah banyak masyarakat yang membayar pajak melalui E-Samdes tersebut. Kedepan untuk di Kabupaten Pesbar ini kemungkinan nantinya hanya ada empat E-Samdes. Artinya, tidak ada penambahan kembali, karena memang sudah ada keterwakilan E-Samdes yang mencakup beberapa Kecamatan.

“Hal itu salah satunya karena memang E-Samdes itu hanya untuk wilayah yang jauh dari kantor pelayanan Samsat, dengan tujuan untuk memudahkan warga dalam membayar PKB,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)