Pemkab Pesbar Lakukan Pendampingan OPD

Medialampung.co.id — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setdakab) Pesbar melakukan pendampingan persiapan penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2021, yang dipusatkan di ruang Cukuh Tangkil Setdakab setempat, Rabu (9/6).

Hadir dalam kesempatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Ir.Hasnul Abrar, M.P., Kabag Organisasi Setdakab Pesbar, Sri Agustini, S.Km., serta sejumlah perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab setempat.

Dalam kesempatan itu, Asisten III Setdakab Pesbar, Hasnul Abrar, mengatakan dalam waktu dekat Ombudsman akan melakukan penilaian kepatuhan Standar Operasional Pelayanan (SOP) di lingkungan Pemkab Pesbar. Sehingga, dalam beberapa hari kedepan diharapkan setiap OPD bisa bersama-sama untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan beberapa hal terkait yang akan dilakukan penilaian oleh Ombudsman.

“Kita minta semua OPD agar bisa mempersiapkan beberapa hal terkait untuk penilaian kepatuhan SOP oleh Ombudsman itu, agar kita mampu mendapat hasil yang baik, serta hasil yang lebih meningkat dari tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, Kabag Organisasi Setdakab setempat, Sri Agustini, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga kepatuhan terhadap perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan sebagainya.

“Termasuk  dalam pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik yang ada di Negeri Para Sai Batin dan Ulama ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang harus benar-benar dipersiapkan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Pesbar dalam menghadapi penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman nanti. Antaralain, OPD diminta untuk tetap mengaktifkan semua website yang ada di setiap OPD, serta dapat menyiapkan semua data-data lainnya yang akan dinilai oleh Ombudsman.

“OPD harus mempersiapkan petugas yang akan diwawancarai untuk memberikan keterangan, maupun persiapan lainnya. Karena hasil dari penilaian itu nanti juga akan dilaporkan kepada Kepala Daerah,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)