Sampel Test Membludak, Labkesda Lampung Kewalahan

Medialampung.co.id - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Bandarlampung, dr. Aditya M. Biomed, meminta pemerintah pusat mengatasi keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan tes di wilayahnya. 

"Nggak sesimpel itu. Boleh saja, tapi pemerintah juga harusnya punya konsep kemampuan," ujar dr Aditya di Bandarlampung, Kamis (8/7).

Aditya yang juga Tim Medis Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Lampung menuturkan pada Senin, 5 Juli 2021, Lebkesda menerima kiriman 1.200 sampel dari 15 kabupaten/kota se-Lampung. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya yang 600 sampel per hari.

"Ini kan kirimnya 1.200 sampel, kami cuma bisa 600 perhari, sisa 600-nya ya tunggu besoklah," kata dia.

Labkesda Provinsi Lampung, lanjut dr Aditya, memiliki 2 unit mesin unit alat test Polymerase Chain Reaction (PCR). Dia mengatakan peningkatan jumlah sampel untuk dites, dengan SDM terbatas, maka membutuhkan waktu lebih lama untuk hasil pemeriksaan.

"Kami itu sekali running, jalan mesinnya, bisa 75 sampel. Sehari bisa sampai 4 kali dan dengan 2 mesin, bisa 600 sampel. Satu kali putaran mesin butuh waktu 4-5 jam, dengan 4 kali pemutaran tiap 4 jam, bisa 16 jam," jelas dr Aditya. 

Dengan keterbatasan itu, Tim Medis Labkesda kemudian memberlakukan antrean pemeriksaan sampel. 

"Yang duluan datang kita periksa, yang belakangan ya antre. Kemampuan kita untuk memeriksa terbatas, nggak masuk akal, cuma ya gimana kita nggak bisa tolak," kata dia.

Menurut dr Aditya yang juga Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Provinsi Lampung ini, peningkatan jumlah sampel yang dikirim ke Labkesda menyiratkan bahwa pelaksanaan tracking di daerah berjalan maksimal.

"Tidak apa-apa banyak meskipun kita kewalahan, tapi itu real di lapangan artinya trackingnya maksimal," ujar dia.

Aditya meminta agar pemeriksaan sampel tes PCR, selain di Labkesda, juga dimaksimalkan di RSUD Abdul Moeloek, Balai Veteriner Lampung, dan BPOM Lampung. 

Sebelumnya dalam Rapat Kerja bersama DPR RI dan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, yang disiarkan kanal Youtube DPR RI, Senin (5/7) lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah akan mengubah sistem zonasi Covid-19 menyusul temuan sejumlah pemerintah daerah mengakali data penularan kasus di wilayahnya. 

Budi mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah tidak menggelar tes secara agresif agar tak menemukan kasus Covid-19. Dia menyebutkan pemerintah daerah tersebut takut dicap gagal karena menemukan banyak kasus Covid-19.

"Seakan-akan semua daerah berebutan agar nilainya kelihatan baik dengan cara tidak membuka semua testing yang ada di sana atau tidak melakukan testing sebesar seharusnya," kata Budi dalam rapat tersebut.

Budi menyampaikan pemerintah pusat akan menentukan zonasi Covid-19 berdasarkan rasio tes. Pemerintah akan mengecek seberapa banyak tes yang digelar di satu daerah perhari.(*/mlo)