Pembahasan RAPBD Lambar 2021 Berlangsung Alot

Medialampung.co.id - Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Lambar  bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) serta Perangkat Daerah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021.

Seperti halnya, Selasa (24/11), Banang DPRD mempertanyakan sejumlah program atau kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) dan pembahasan RAPBD itu cukup alot.

Pada pertemuan yang digelar di Ruang Sidang Margasana DPRD  itu, Anggota Banang Ismun Zaini, S.I.P mempertanyakan, berbagai kegiatan di DPMP antara lain kegiatan evaluasi perkembangan pekon dan kelurahan, dana hibah, pemekaran pekon terhadap beberapa lembaga seperti Apdesi, PKK dan lainnya.

"Secara kasat mata dan pengakuan dinas, kinerja DPMP sudah maksimal. Tetapi harus kita akui bahwa dilapangan masih banyak hal-hal yang belum memenuhi standar," ujar Ismun.

Ismun juga mempertanyakan program administrasi pemerintahan desa di item sub fasilitasi evaluasi perkembangan pekon dan kelurahan karena dalam pengawasan dan fasilitasi oleh DPMP masih sangat minim sekali.

"Hasil kami turun kelapangan, pengawasan dan fasilitasi Pemkab masih sangat minim karena kebanyakan aparat pekon mengaku bahwa mereka kebanyakan berkoordinasi dengan kecamatan. Ketika mereka ke pemerintah daerah, itu hanya berkaitan dengan pencairan dana desa. Jadi mohon penjelasan," ungkap Ismun

Sementara itu,  Anggota Banang Heri Gunawan, S.T memberikan peluang kepada DPMP jika ingin menambah anggaran yang diusulkan dengan catatan harus bisa maksimal sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan yang keluar dari aparatur pekon, khususnya untuk kegiatan evaluasi perkembangan pekon dan kelurahan.

"Pada prinsipnya kami di DPRD bukan mempermasalahkan besarnya anggaran yang ada melainkan harus dibarengi dengan hasil yang maksimal. Kalau memang harus kita tambah ya kita tidak masalah, silahkan saja dengan catatan betul-betul maksimal artinya tidak hanya buang-buang anggaran saja," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMP Ronggur L. Tobing, S.I.P, M.Si mengatakan, terkait kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan pekon dan kelurahan dilaksanakan di 15 kecamatan.

Nantinya dari 15 pekon perwakilan dari setiap kecamatan yang meraih terbaik kesatu maka akan mewakili Kabupaten Lambar untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat provinsi dan jika meraih peringkat satu provinsi akan mewakili ke tingkat nasional.  

"Terkait pembinaan, kita langsung memberikan pembinaan ke pekon-pekon, baik dari segi administrasi maupun lainnya. Kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, untuk kedepan kami siap memperbaikinya," tandasnya (lus/mlo)