Realisasi PBB-P2 di Lambar Tembus Rp2,738 Miliar

Medialampung.co.id - Realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lambar hingga kemarin, Kamis (23/9) mencapai Rp2,738 miliar lebih dari target Rp4,295 miliar lebih atau 63,76%.

“Sejauh ini sudah ada dua kecamatan yang telah melunasi PBB yaitu Kecamatan Pagardewa dan Kecamatan Batuketulis. Selain itu, PLTA dan Lampung Hydro Energy juga telah melunasi PBB,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ir. Okmal, M.Si, Kamis (23/9).

Dijelaskannya, realisasi PBB-P2 sebesar Rp2,738 miliar itu, Kecamatan Pagardewa target Rp370 juta (100,06%), Kecamatan Batuketulis target Rp243 juta lebih (100,02 %), Kecamatan Belalau dari target Rp134 juta lebih telah terealisasi Rp113 juta lebih (83,91%), Kecamatan Kebuntebu dari target Rp205 juta baru terealisasi Rp156 juta lebih (76,12%), Kecamatan Gedungsurian dari target Rp228 juta lebih baru terealisasi Rp145 juta lebih (63,84%), serta Kecamatan Sukau dari target Rp217 juta lebih baru terealisasi Rp163 juta lebih (75,41%).

Kemudian, Kecamatan Sekincau dari target Rp171 juta lebih namun baru terealisasi Rp154 lebih (90,05%), Kecamatan Airhitam dari target Rp171 juta lebih baru terealisasi Rp111 juta lebih (65,03%), Kecamatan Balikbukit dari target Rp518 juta lebih baru terealisasi Rp306 juta lebih (59,07%), Kecamatan Sumberjaya dari target Rp288 juta lebih baru terealisasi Rp129 juta lebih (44,96%), Kecamatan Bandarnegeri Suoh target Rp539 juta lebih namun baru terealisasi Rp328 juta lebih (60,84%), Kecamatan Lumboksmeinung dari target Rp128 juta lebih baru terealisasi Rp33 juta lebih (25,81%), Kecamatan Waytenong dari target Rp330 juta lebih namun baru terealisasi Rp125 juta lebih (37,93%), Kecamatan Batubrak dari target Rp175 juta lebih baru terealisasi Rp67 juta lebih (38,26%), dan Kecamatan Suoh dari target Rp290 juta lebih namun baru terealisasi Rp70 juta lebih (24,27%). 

Lanjut dia, sementara untuk menara dari target Rp195 juta lebih baru terealisasi 136 juta lebih (70,09%), PLTA target Rp79 juta lebih (100 %), Lampung Hydro Energy target Rp1,5 juta lebih (100%), sedangkan PLN ditarget Rp3,3 juta lebih namun hingga kini belum ada realisasinya. 

“Kita tekankan camat untuk menggerakkan peratin dan lurah yang ada di wilayah kerjanya untuk mengoptimalkan penagihan PBB-P2. Jika PBB-nya tidak lunas hingga jatuh tempo 30 September maka siap-siap dikenakan denda 2 persen/bulan,” tandasnya. (lus/mlo)