BPPRD Kota Bandarlampung Akan Perketat Penggunaan Tapping Box

Medialampung.co.id - Pemkot Bandarlampung akan memperketat penggunaan tapping box pada wajib pajak tahun ini.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung, Yanwardi mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandarlampung.

“Jika tapping box tak dipakai, alat-alat yang mereka pakai seperti cash register akan kami ambil," tegas Yanwardi

Menurut dia bahwa masalah pajak ini berada dalam pendampingan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena KPK lah yang mencetuskan peraturan ini.

"Seluruh Indonesia pun pakai ini. Artinya kalau mereka masih 'bermain' disini, kita patut curiga. Bisa saja saat mereka pakai cash register nanti sebenarnya dapat 20, tapi yang dimasukkan (ke pajak) 10, kan bisa aja. Itu kerugian keuangan daerah," tuturnya

Yanwardi menjelaskan, jika KPK dan Kejaksaan Negeri (Kejari) sudah mengetahui oknum-oknum nakal yang suka 'main' pajak.

"Dari tahun ke tahun ya mereka-mereka lagi. Kita akan awasi terus, yang patut dicurigai itu. Tapi ini tidak semua ya, ada juga perusahaan yang bagus," tuturnya

Untuk jumlah tapping box sendiri, sementara ini belum ada penambahan masih berjumlah 500 unit.

"Karena ini pun bantuan ya dari Bank Lampung. Pertama dapat 300 unit lalu tahun 2020 tambah 200 unit," ujar Yanwardi.

Yanwardi juga menjelaskan, bahwa pengawasan internal juga sangat ketat sehingga tidak akan berani lagi jika ada oknum-oknum perpajakan yang mencoba untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Pengawasan intern kita ada Inspektorat kota, setelah itu inspektorat provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan memang setiap saat masuk. Tambah lagi persiapan Organisasi Perangkat Daerah yang tiap hari turun tangan. Ada lagi pengawasan jaksa, tambah lagi ada Kejaksaan Tinggi yang manggil-manggil kalau disangkanya kita main-main," tandasnya.(*/mlo)