Bawaslu : Politik Identitas Pemicu Konflik

Medialampung.co.id – Dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) 2020 mendatang. Masyarakat diminta lebih cerdas dan bersama-sama mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menimbulkan konflik di masyarakat.

Salah satunya politik identitas yang merupakan salah satu alat politik suatu kelompok misalnya suku, etnis, budaya, agama atau lainnya untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

Koordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pebar, Heri Kiswanto, mengatakan selain politik uang yang masih menjadi momok di masyarakat yang rentan terjadi dalam Pemilu dan Pilkada, juga ada politik identitas yang dapat menjadi pemicu konflik horizontal sesama masyarakat khususnya di Pilkada Pesbar.

Terlebih, lanjutnya, dari hasil rapat koordinasi penyusunan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 (IKP) di Bawaslu Provinsi Lampung pada Senin (2/12), itu salah satunya membahas mengenai politik identitas, yang rentan terjadi di Pilkada 2020.

“Kita berharap tidak ada pihak-pihak yang memainkan politik identitas, selain itu juga kita tetap mengajak masyarakat untuk memerangi kejahatan politik uang yang sudah membudaya ditengah masyarakat,” katanya, Selasa (3/12).

Dikatakannya, Bawaslu Pebar akan terus mengantisipasi jangan sampai ada pihak yang menggunakan politik identitas maupun politik uang yang tentunya akan menanamkan kebencian dan memunculkan kampanye hitam. Karena hal itu bisa memunculkan perselisihan, permusuhan hingga pertikaian antara pihak-pihak pendukung maupun masyarakat.

“Sehingga itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada para calon nantinya dan bisa memunculkan fanatisme, yang mengakibatkan pada hal negatif dalam perkembangan demokrasi di Pesbar ini,” jelasnya.

Masih kata Heri, dalam menghadapi Pilkada di Pesbar 2020 nanti, diharapkan keamanan dan kondusifitas di bumi para Sai Batin dan para Ulama harus tetap dijaga dan menjadi prioritas setiap masyarakat, termasuk para pasangan calon bupati-wakil bupati yang akan bertarung. Jangan memunculkan politik identitas dan juga sebuah opini yang bakal menimbulkan konflik di Pilkada mendatang.

“Karena itu masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang demokratis serta politik yang damai. Bukan politik identitas atau memberikan pendidikan politik yang pragmatis,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)