Pengadaan Seragam Sekolah Jadi Sorotan, DPRD Minta Transparansi dan Tepat Sasaran

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pengadaan seragam sekolah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Bandar Lampung kembali menjadi perhatian DPRD.

Program bantuan bagi siswa tersebut diminta dijalankan secara terbuka, tepat sasaran, memiliki standar harga yang jelas, serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan pihaknya akan mencermati secara mendalam anggaran pengadaan seragam sekolah, khususnya bagi siswa jenjang SD dan SMP yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2026.

Menurutnya, DPRD masih membutuhkan penjelasan rinci mengenai jumlah penerima bantuan, jenis seragam yang akan disediakan, standar harga yang digunakan, hingga mekanisme pengadaan dan penyalurannya.

BACA JUGA:Kapolresta Bandar Lampung Temui Dandim, Sinergi TNI-Polri Kian Diperkuat

“Kita akan bahas. Saya juga belum tahu secara detail berapa jumlah siswanya dan berapa jumlah seragam sekolah yang dibeli menggunakan APBD, termasuk seragam apa saja. Nanti saat pembahasan akan kita lihat,” katanya, Selasa, 25 Agustus 2026.

Asroni menegaskan penggunaan anggaran daerah dalam pengadaan seragam sekolah harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD, kata dia, perlu mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya, serta apakah jumlah dan jenis seragam yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan para siswa.

Selain itu, konsistensi harga juga menjadi perhatian dalam proses pengadaan. Menurut Asroni, harga yang telah ditetapkan harus memiliki kepastian dan tidak berubah tanpa alasan yang dapat dijelaskan.

BACA JUGA:Musim Kemarau dan Polusi Udara, Dinkes Bandar Lampung Pantau Tren Kasus ISPA

“Ketika dinyatakan harganya Rp120 ribu, ya harus Rp120 ribu. Jangan tiba-tiba berubah menjadi Rp130 ribu. Itu menjadi tanda tanya dan juga menjadi beban masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai perubahan harga yang tidak jelas dapat memunculkan pertanyaan mengenai proses pengadaan.

Karena itu, seluruh komponen pembiayaan harus ditetapkan secara transparan agar program bantuan benar-benar memberikan manfaat.

Terkait kebutuhan seragam wajib seperti batik dan pakaian olahraga, Asroni menilai sekolah memang perlu memiliki standar yang sama agar tercipta keseragaman.

Sumber: