Trubus Rahardiansyah Sebut Program Prabowo Sudah Sesuai Janji, Tapi Eksekusinya Perlu Dibenahi
Trubus menilai kritik berbasis data lebih efektif menjadi bahan evaluasi dibanding opini tanpa kajian.--
MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini telah berupaya merealisasikan berbagai janji politik yang disampaikan saat kampanye.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan yang dinilai belum berjalan optimal.
Ia mengatakan menurunnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah lebih banyak dipengaruhi persoalan implementasi daripada substansi program yang telah dirancang.
Menurut Trubus, sejumlah kebijakan masih cenderung disusun dengan pendekatan yang bersifat elitis sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaksanaan di tingkat bawah.
"Ini akibat ini kebijakan itu sifatnya banyak elitis. Jadi kurang implementatif kan. Jadi apa isunya kebijakan gak berdasar kajian," kata Trubus saat dihubungi, Selasa, 28 Juli 2026.
BACA JUGA:DPRD Lampung Bedah Postur APBD, Giri : Anggaran Disusun Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
Ia menambahkan, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh perencanaan di tingkat pusat, tetapi juga bergantung pada kualitas eksekusi oleh aparatur di daerah.
"Presiden tidak mungkin mengawasi langsung hingga ke daerah, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada pelaksana di bawahnya," ujarnya.
Trubus mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang memiliki tujuan strategis, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola.
Menurutnya, konsep serupa telah diterapkan di sejumlah negara seperti India, Brasil, Jepang, hingga Amerika Serikat dengan sistem pengelolaan yang lebih matang dan konsisten.
BACA JUGA:Wagub Jihan Buka KPDK, Cetak Kader Pramuka Lampung Berdaya Saing
"MBG itu kan banyak salah tata kelola kan, yang menyebabkan jadi menurun masyarakat," tuturnya.
Ia menilai salah satu persoalan yang masih terlihat adalah perubahan mekanisme pengelolaan yang terjadi berulang kali sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.
"Kalau di kita tata kelolanya masih berganti-ganti makanya pimpinannya berkali-kali berganti gitu," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

