Wagub Jihan dan Wamen HAM Perkuat Kapasitas ASN Lampung

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mendampingi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Mugiyanto dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kegiatan berlangsung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa 30 Juni 2026.

Sosialisasi yang diikuti ASN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, adil, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya di Lampung merupakan modal sosial yang selama ini mampu menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus menjadi contoh penerapan nilai-nilai hak asasi manusia.

BACA JUGA:Wagub Jihan Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi, Tekankan Pentingnya Data Akurat

Menurutnya, semangat Sakai Sambayan dan Nemui Nyimah yang menjadi budaya masyarakat Lampung mencerminkan nilai gotong royong, saling menghormati, dan penghargaan terhadap hak setiap individu.

Jihan menilai pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam berbagai bidang.

"Yang terpenting adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, merasa aman, serta memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, maupun hak-hak dasar lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, ramah, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

BACA JUGA:Rumah BUMN Bandar Lampung dan PLN Perkuat Kapasitas UMKM Melalui Pelatihan Digital

Selain meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran, pemerintah daerah juga terus menjaga kerukunan sosial di tengah keberagaman masyarakat Lampung.

Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan HAM, seperti persoalan agraria dan isu strategis lainnya yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam penyelesaian berbagai persoalan tersebut.

Jihan juga mengingatkan bahwa ASN merupakan representasi pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan aparatur menjadi ukuran utama kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak warga.

Sumber: