Gubernur Mirza Bentuk Tim Khusus Optimalisasi PNBP Kehutanan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengambil langkah strategis untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan dengan menggandeng Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VII.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan tim khusus yang bertugas mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) kehutanan secara berkelanjutan.

Inisiatif tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Optimalisasi PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan yang digelar di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu 17 Juli 2026.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sektor kehutanan memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

BACA JUGA:Gubernur Mirza Ajak Pelaku Usaha Bayar Pajak di Lampung untuk Percepat Pembangunan Daerah

Menurutnya, Lampung memiliki potensi hutan yang luas dan beragam sehingga harus dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan jangka panjang.

"Provinsi Lampung memiliki sumber daya hutan yang luas dan beragam. Potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan," ujar Mirza.

Ia menjelaskan bahwa kawasan hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber daya air, tetapi juga menjadi salah satu pilar ketahanan pangan serta penggerak ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Karena itu, pengelolaan hutan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini maupun mendatang.

BACA JUGA:HUT ke-344 Bandar Lampung, Eva Dwiana Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Pahlawan

"Pengelolaan hutan yang baik harus mampu menghadirkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu, optimalisasi PNBP kehutanan perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan," katanya.

PNBP sektor kehutanan merupakan penerimaan negara yang berasal dari pemanfaatan sumber daya hutan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menjadi sumber pendapatan negara, PNBP juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan hutan serta mendukung rehabilitasi kawasan melalui Dana Reboisasi.

Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa subjek PNBP kehutanan mencakup pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Sumber: