DPRD Nilai Biopori Solusi Banjir, Tapi Masih Jauh dari Kebutuhan Ideal

 

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menilai rencana pemasangan lubang biopori sebagai salah satu langkah pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa jumlah biopori yang direncanakan saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal.

Berdasarkan perhitungan, Kota Bandar Lampung diperkirakan membutuhkan sekitar 20 ribu lubang biopori.

Namun pada tahap awal tahun ini, pemerintah baru merencanakan pemasangan sekitar 1.000 titik atau sekitar lima persen dari total kebutuhan.

BACA JUGA:Pengguna Meningkat, PLN UID Lampung Siapkan 67 SPKLU di 40 Lokasi untuk Dukung Mudik Lebaran

Menanggapi kondisi tersebut, Agus menekankan bahwa persoalan banjir tidak bisa ditangani secara parsial dan memerlukan sinergi lintas instansi.

"Secara pribadi dan kelembagaan, terkait banjir kemarin kami juga meminta untuk duduk bersama. Bukan hanya Pemkot Bandar Lampung, tetapi juga pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), agar persoalan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh," ujarnya pada Kamis, 12 Maret 2026.

Agus menilai pemasangan biopori dapat menjadi salah satu solusi jangka menengah untuk menekan potensi banjir, khususnya di kawasan padat permukiman yang minim daerah resapan.

"Terkait program biopori yang menjadi salah satu program unggulan untuk penyelesaian banjir, memang saat ini belum ada koordinasi lebih lanjut karena masih sebatas rencana. Namun saya pikir ini langkah yang baik untuk mengantisipasi dan meminimalisir banjir di Kota Bandar Lampung," jelasnya.

BACA JUGA:Dinsos Lambar Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Kebakaran di Suoh–BNS

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa biopori tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan pembenahan sistem drainase dan pengelolaan sungai secara menyeluruh.

Dari sisi penganggaran, Agus mengungkapkan bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelumnya belum terdapat alokasi khusus untuk program biopori. Hal ini karena fokus utama anggaran masih diarahkan pada perbaikan drainase perkotaan.

"Secara umum di anggaran sumber daya air, khususnya drainase, memang belum ada alokasi untuk biopori karena fokus pada perbaikan drainase. Tapi saya pikir bisa melalui langkah menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) karena salah satu penggunaannya memungkinkan untuk hal tersebut," katanya.

Sumber: