Potensi Migas Lampung Capai 830 Juta Barel, DPR RI Dorong Percepatan Eksplorasi

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja reses guna melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat 20 Februari 2026.

Kegiatan yang digelar di Hotel Radisson Lampung Kedaton tersebut dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, disampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum memperkuat sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung.

Gubernur menegaskan, Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

BACA JUGA:Selama Ramadhan, Sat Lantas Polres Lampung Utara Perketat Kamseltibcar Lantas di Titik Rawan

Dari sisi energi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 36,32 persen pada 2025. 

Angka tersebut melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi total pemanfaatan energi di Lampung tercatat 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE), dengan komposisi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Selain itu, pemanfaatan EBT meningkat dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Peningkatan ini dinilai sejalan dengan visi menjadikan Lampung sebagai salah satu lumbung energi terbarukan nasional.

BACA JUGA:DPRD Dorong Media Sosial Jadi Mesin Promosi Wisata Bandar Lampung

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas.

Fokus utama diarahkan pada rencana survei seismik 2D oleh PT Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas dalam rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. 

Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih belum berjalan.

Sumber: