Sekdaprov Lampung Lantik 4 Pejabat Administrator, Tegaskan Amanah dan Profesionalisme

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Acara berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Bandarlampung, Rabu (18 Februari 2026).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Administrator di Pemprov Lampung.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa jabatan bukanlah hadiah atau hak semata, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA:Tekan Angka Putus Sekolah, Pemprov Lampung Siapkan PKBM, PJJ dan SMA Terbuka

“Jabatan ini adalah amanah dan kepercayaan. Amanah dari pemerintah, kepercayaan dari masyarakat, dan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegas Marindo.

Marindo menekankan bahwa Pejabat Administrator memiliki peran strategis sebagai penggerak organisasi sekaligus penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. 

Setiap pejabat dituntut mampu menerjemahkan visi dan misi daerah ke dalam program yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekdaprov juga menegaskan pentingnya seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung: “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” 

BACA JUGA:Mau Saldo DANA Rp250 Ribu Gratis? Simak Cara Aman Berburu 'DANA Kaget' 2026

Menurutnya, persiapan menuju Indonesia Emas 2045 harus dilakukan sejak sekarang melalui langkah nyata di sektor pertanian modern, industri berbasis sumber daya lokal, ekonomi kreatif, pendidikan berkualitas, pelayanan publik prima, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam arahannya, Marindo memberikan pesan strategis bagi para pejabat baru, antara lain memperkuat integritas dan profesionalisme dengan bekerja berdasarkan aturan, data, dan kepentingan publik, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. 

Ia juga mendorong peningkatan kinerja dan inovasi, termasuk optimalisasi teknologi informasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik agar birokrasi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Marindo mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk percepatan pembangunan. 

Sumber: