Soroti Pendidikan, Ade Utami Ibnu Tekankan Akses dan Keadilan

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Isu sosial di sektor pendidikan kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir.

Berbagai peristiwa memilukan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan hingga persoalan ekonomi yang menimpa siswa, memantik keprihatinan banyak pihak. 

Ade Utami Ibnu selaku Ketua DPW PKS Lampung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa persoalan pendidikan harus disikapi secara serius dan menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ia menilai pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh terhambat oleh faktor apa pun. 

BACA JUGA:Lampung Masuk 10 Provinsi dengan Inflasi Terendah Nasional

Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan cerdas sebagaimana amanat undang-undang.

“Pendidikan itu hak warga negara. Semua anak harus mendapatkan pendidikan supaya menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan cerdas. Itu tujuan besar dari sistem pendidikan kita,” ujarnya saat ditemui di kantor DPW PKS Lampung pada Minggu, 08 Februari 2026.

Ia menyoroti berbagai hambatan yang masih terjadi di dunia pendidikan, baik dari sisi kebijakan, anggaran, maupun infrastruktur. 

Hambatan-hambatan tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dicarikan solusi dengan kesungguhan.

BACA JUGA:Ketua DPW PKS Lampung Ungkap Peran Strategis Anak Muda dalam Politik

“Setiap kendala yang membuat pendidikan kita tidak menuju ke arah tujuan itu harus dituntaskan, harus diselesaikan, dan harus dicarikan solusinya secara serius, baik dari sisi penganggaran maupun kebijakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap peristiwa di luar daerah, seperti kasus seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia akibat tekanan ekonomi hanya karena persoalan alat tulis.Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi koreksi besar bagi semua pihak di Indonesia.

“Itu sebetulnya koreksi total untuk kita semua. Koreksi untuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa. Bahkan orang tua juga harus introspeksi,” katanya.

Sebagai orang tua, ia mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan pola asuh dan kondisi psikologis anak.

Sumber: