Gubernur Lampung Dorong RKPD 2027 Berbasis Ekonomi Inklusif dan Hilirisasi

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersifat inklusif dan berorientasi pada optimalisasi seluruh potensi ekonomi daerah. 

Hal tersebut disampaikannya saat Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun Lantai III, Kamis 15 Januari 2026.

Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa RKPD 2027 perlu mulai diarahkan pada target besar, yakni pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen serta penurunan angka kemiskinan menjadi 5 persen. 

Target tersebut, menurutnya, tidak akan tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BACA JUGA:Resmikan Ruas Jalan Kota Baru -Sinar Rezeki, Bupati Egi : Pembangunan Jalan Bertahap dan Berkelanjutan

Ia mengungkapkan bahwa total APBD Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota pada 2025 mencapai sekitar Rp32 triliun, sementara total perputaran ekonomi Lampung dalam satu tahun diperkirakan mencapai Rp520 triliun. 

Artinya, APBD hanya menguasai sekitar 6 persen dari keseluruhan kapasitas ekonomi daerah.

“Jika perencanaan hanya fokus pada belanja APBD, berarti kita hanya mengatur enam persen ekonomi Lampung. Padahal peran pemerintah jauh lebih besar, yakni mengatur agar seluruh potensi ekonomi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam APBD yang membuat ruang fiskal menjadi terbatas. 

BACA JUGA:Tokoh Adat Sungkai Utara Desak Pemkab Lampung Utara Tuntaskan Masalah HGU PT KAP

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berperan aktif melalui kebijakan dan regulasi yang mampu menahan kebocoran ekonomi agar tidak keluar dari daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita masyarakat Lampung berada di kisaran Rp4–5 juta per bulan. 

Namun, rata-rata pengeluaran konsumsi hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan, yang menunjukkan tingginya aliran dana keluar dari Lampung.

“Dari sekitar Rp528 triliun ekonomi Lampung, yang benar-benar berputar dan tersimpan di daerah tidak sampai 30 persen. Kondisi inilah yang memicu kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja, dan lemahnya daya beli,” kata Gubernur.

Sumber: