'Jatuh Miskin', Penerimaan Dana Desa 2026 Pesisir Barat Turun 60 Persen

'Jatuh Miskin', Penerimaan Dana Desa 2026 Pesisir Barat Turun 60 Persen

Dana Desa Pesisir Barat 2026 anjlok, peratin diminta optimalkan PBB dan pajak daerah-Ilustrasi Gemini AI-

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengingatkan seluruh peratin untuk bersiap menghadapi penurunan signifikan penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2026. 

Berdasarkan surat Sekda Pesisir Barat Tedy Zatmiko, nomor 400.10.2.4/0015/IV.12/2026 prihal pagu dana desa Pesisir Barat tahun anggaran 2026 yang ditujukan kepada 116 peratin, diketahui pagu anggaran Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp33.455.645.000, turun hingga 60 persen dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp93,6 miliar. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mengatakan kondisi ini menuntut pemerintah pekon untuk lebih kreatif dan cermat dalam mengelola potensi yang ada di wilayah masing-masing.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, tentu kita harus sama-sama memaklumi. Kondisi ini tentu jangan sampai membuat kita berkecil hati, tetapi bagaimana kita kedepannya lebih memaksimalkan seluruh potensi yang ada,” kata Tedi.

BACA JUGA:5 Jam Tangan Fossil Terlaris di Indonesia Lengkap dengan Harga

Ia mencontohkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Selain itu, peratin juga diharapkan berperan aktif mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

“Baik dari opsen pajak maupun dari sektor PBB, manfaatnya nanti juga akan kembali dirasakan oleh pekon, seperti untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di pekon dan lainnya. Selain itu kami mengajak seluruh peratin dan perangkat pekon lainnya menggali seluruh potensi yang ada sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli pekon.” jelasnya.

Di sisi lain, Tedi juga menekankan agar para peratin memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, terutama untuk pembiayaan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:Kurang dari 12 Jam, Pelaku Pembuang Bayi di Kebun Kopi Rigis Jaya Lampung Barat Ditangkap Polisi

Ia mengingatkan agar pemerintah pekon mengurangi kegiatan yang kurang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial lainnya.

“Anggaran harus difokuskan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Tedi menambahkan, kondisi penurunan anggaran ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Pesisir Barat, melainkan dialami hampir di seluruh daerah di Indonesia sebagai dampak kebijakan fiskal nasional.

“Kondisi ini bersifat nasional, sehingga dibutuhkan penyesuaian dan kebijakan yang tepat di tingkat pekon,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait