Solar Subsidi Langka, Gubernur Mirza Minta Aparat Bongkar Penyalahgunaan Distribusi

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal angkat suara terkait kelangkaan solar subsidi yang kembali dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah. 

Keprihatinan itu mencuat setelah beredar video penggerebekan aksi pengecoran solar oleh warga Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, pada Minggu malam, 16 November 2025.

Dalam video tersebut, warga memergoki sebuah truk yang diduga melakukan pengisian solar secara ilegal menggunakan tangki besar yang disembunyikan di balik terpal. 

Truk itu terlihat terparkir di sisi dispenser SPBU dan diduga menjadi bagian dari praktik penimbunan BBM bersubsidi.

BACA JUGA:Mahasiswa di Bandar Lampung Ditangkap Usai Rekam Mahasiswi Mandi

Situasi ini menambah daftar panjang keluhan publik terkait sulitnya mendapatkan solar dan BBM subsidi. 

Mirza mengaku menerima banyak laporan langsung dari masyarakat yang terdampak, mulai dari petani, pelaku usaha, hingga nelayan.

“Saya sedih sekali karena banyak laporan dari masyarakat mengenai langkanya solar dan BBM. Petani kesulitan beraktivitas, pengusaha logistik terhambat, hingga nelayan tidak bisa melaut. Laporannya sangat banyak,” ujar Gubernur Mirza, Selasa, 18 November 2025.

Ia juga menyoroti dugaan maraknya penyalahgunaan distribusi solar sebagai salah satu faktor pemicu kelangkaan. 

BACA JUGA:Monyet Ekor Panjang Turun Ke Pemukiman Warga, Untuk Mencari Makan

Mirza menegaskan bahwa solar subsidi merupakan hak masyarakat yang harus terjamin ketersediaannya.

“Saya melihat adanya penyalahgunaan distribusi solar. Saya berharap kepolisian bertindak tegas dan mengusut tuntas. Solar subsidi adalah hak masyarakat, hak petani, dan hak nelayan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dan merugikan banyak orang,” tegasnya.

Mirza meminta aparat penegak hukum bergerak cepat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan tidak menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Selain penegakan hukum, Pemprov Lampung juga mengajukan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat untuk mengatasi dampak kelangkaan di lapangan.

Sumber: