Pemprov Lampung Dukung Suksesnya Sensus Ekonomi 2026, Dorong Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 bersama pengusaha, organisasi perangkat daerah (OPD), dan asosiasi di Hotel Emersia, Kamis 30 Oktober 2025.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sangat bergantung pada ketersediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. 

Karena itu, Sensus Ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali menjadi instrumen penting bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kerja keras BPS, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media,” ujar Bani Ispriyanto mewakili Gubernur Lampung.

BACA JUGA:Kerugian Negara Akibat Rokok Ilegal di Lampung Capai Rp60 Miliar

Menurutnya, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk menjamin kelancaran proses pendataan. 

Dunia usaha menjadi penyedia data sekaligus pelaku utama ekonomi yang menentukan kualitas hasil sensus.

Sementara itu, akademisi dan media memiliki peran penting dalam memperkuat literasi data. 

Akademisi dapat membantu mengolah dan menganalisis hasil sensus untuk dijadikan rekomendasi kebijakan, sedangkan media menjadi jembatan informasi publik agar masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi.

BACA JUGA:Kadisdikbud Lampung Minta Guru SMA Lebih Produktif dan Adaptif terhadap Siswa

Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha di seluruh wilayah dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan data secara terbuka dan sesuai kondisi di lapangan. 

Kolaborasi ini diharapkan menjadi energi berkelanjutan dalam mendorong pembangunan ekonomi Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam konteks transformasi digital, Gubernur juga menyoroti tiga pilar strategis yang menjadi fondasi pembangunan berbasis data, yaitu Satu Data Indonesia (SDI) untuk penyediaan data yang akurat dan terpadu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik digital, serta Lampung-In sebagai implementasi digitalisasi di tingkat daerah.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pembangunan yang efektif tidak mungkin terwujud tanpa dukungan data yang valid dan akurat.

Sumber: