Bupati Parosil Ingatkan Siswa Jangan Konsumsi MBG Jika Tidak Layak

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, meninjau langsung pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Jumat (3 Oktober 2025). 

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan prosedur distribusi, mengingat munculnya pemberitaan terkait kendala teknis MBG di sejumlah daerah.

Didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, kedatangan Parosil disambut antusias para siswa. Bahkan, ia menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan murid-murid yang tengah mengonsumsi paket MBG.

Dalam dialognya, Parosil meminta siswa tidak memaksakan diri mengonsumsi makanan jika ditemukan indikasi tidak layak. 

BACA JUGA:Pemkab Pesbar Gandeng Unsri untuk Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD KH. M. Thohir

“Kalau ada makanan yang terlihat tidak layak, misalnya nasinya sudah lembek, berbau, atau terasa asam, jangan dipaksakan dimakan. Takutnya sudah terkontaminasi bakteri,” tegas Parosil.

Selain meninjau kualitas makanan, Parosil juga menyoroti fasilitas pendukung di sekolah. Ia meminta pihak sekolah menyiapkan lap tangan atau tisu bagi siswa.

“Tadi saya lihat belum ada lap tangan. Ke depan saya minta sekolah menyiapkan fasilitas itu agar anak-anak lebih nyaman dan higienis saat makan,” ujarnya.

Meski begitu, Parosil menilai secara umum pelaksanaan MBG di Lampung Barat berjalan sesuai prosedur. 

BACA JUGA:Labkesmas Siap Beroperasi Awal 2026, Parosil: Tak Perlu Lagi Rujukan ke Luar Daerah

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat, terutama terkait kesehatan dan higienitas makanan.

“Alhamdulillah pelaksanaannya sudah baik. Semoga program MBG ini terus berjalan lancar sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi siswa di sekolah, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. 

Di Lampung Barat, program ini mendapat perhatian serius pemerintah daerah agar distribusinya tepat sasaran dan layak konsumsi.

Sumber: