Kekosongan Jabatan di Lampung Utara Masih dalam Proses Pengisian
ILUSTRASI: Puluhan jabatan di Pemkab Lampung Utara masih kosong--
LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) masih dalam tahap proses pengisian.
Bupati Hamartoni Ahadis menegaskan, perombakan dan pelantikan pejabat eselon III dan IV akan segera dilaksanakan setelah semua tahapan dipastikan selesai.
“Perombakan sejumlah posisi jabatan eselon III dan IV masih dalam proses,” kata Bupati Hamartoni Ahadis saat diwawancarai wartawan usai penandatanganan kesepakatan bersama Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Lampung Utara, Selasa (19 Agustus 2025).
Meski proses sudah berjalan, Bupati Hamartoni belum menjelaskan secara rinci kapan waktu pasti pelantikan dan perombakan pejabat eselon II, III, dan IV akan dilakukan.
BACA JUGA:Inspektorat Tutup Mata Soal Dugaan Proyek Lapen Desa Asal Jadi di Gedung Ketapang
Sebelumnya, pada Senin (4 Agustus 2025), Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan perombakan besar terhadap 17 pejabat eselon II. Namun, dalam pelantikan tersebut masih terdapat beberapa kursi jabatan yang belum terisi.
Sejumlah jabatan penting di lingkungan Pemkab Lampura masih belum memiliki pejabat definitif.
Di antaranya adalah posisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Kesbangpol Lampung Utara.
Kekosongan ini menimbulkan pertanyaan publik mengingat posisi-posisi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
BACA JUGA:Jalan Berlubang di Sekitar Terminal Rajabasa Dikeluhkan Warga, Berbahaya Saat Hujan
Bupati Hamartoni menegaskan, tujuan dari perombakan dan pelantikan pejabat adalah untuk melakukan penyegaran dalam struktur pemerintahan daerah.
Dengan demikian, efektivitas kerja dapat ditingkatkan, serta pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih prima.
Langkah ini juga diharapkan dapat menghadirkan semangat baru bagi jajaran birokrasi di Lampura, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penyegaran ini dilakukan agar pelayanan masyarakat lebih optimal dan pembangunan di Lampung Utara dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:





