Pemkab Lambar Pastikan Pemasangan Tapping Box akan Dilakukan Secara Merata

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memastikan bahwa pemasangan tapping box akan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha rumah makan dan perhotelan.

Namun, sebelum kebijakan itu diterapkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan lebih dulu mempersiapkan alat secara bertahap.

Selama proses persiapan berlangsung, tapping box yang sudah terpasang sebelumnya akan dinonaktifkan sementara.

Hal demikian merupakan hasil putusan musyawarah dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan pelaku usaha kuliner dan perhotelan di lingkungan kantor Pemkab Lampung Barat sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah daerah untuk memasang tapping box atau alat perekam transaksi elektronik di sejumlah tempat usaha, Rabu (28 Mei 2025)

BACA JUGA:13 KPM Desa Margakaya Terima BLT DD Tahun 2025 selama Enam Bulan

Teuku Wahyu, salah seorang pengusaha kuliner yang hadir dalam unjuk rasa itu meminta agar pemerintah bersikap adil dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Kalau memang mau diterapkan, ya pasang semua. Karena kalau tidak, akan menimbulkan kecemburuan antar pedagang. Dan kami bersyukur usalan ini akhirnya diakomodir oleh Pemkab Lambar," ujarnya.

Menanggapi aspirasi para pelaku usaha, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

Ia menegaskan bahwa tidak ada upaya mendadak atau tanpa dasar hukum dalam pelaksanaan program tersebut.

BACA JUGA:Munas IKA PMII Tetapkan Slamet Ariyadi Jadi Ketum Baru

Lebih lanjut Parosil menyebut bahwa pelaku usaha adalah bagian penting dari pembangunan daerah.

Ia menyebut para pelaku UMKM dan pengusaha sebagai pahlawan pembangunan yang ikut mendorong pendapatan asli daerah.

"Kalau bapak ibu hadir ke sini, itu bukan salah. Justru ini baik karena bisa menyampaikan langsung kepada saya. Saya tahu, bapak ibu ini adalah para pahlawan pembangunan Lampung Barat," ujar Parosil.

Ia juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi secara terbuka diperlukan agar kebijakan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Sumber: