Satgas MBG Lampung Minta SPPG Disiplin Laporkan Data untuk Hindari Keterlambatan Dana

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi (MBG) Provinsi Lampung mengingatkan seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk disiplin mengikuti petunjuk teknis (juknis) serta jadwal pelaporan yang telah ditetapkan. 

Langkah ini penting guna menghindari keterlambatan pencairan dana yang berpotensi mengganggu operasional dapur program.

Ketua Satgas MBG Lampung, Saipul, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari koordinator wilayah dan regional, hampir setiap hari terdapat SPPG yang mengalami perubahan status dari operational menjadi non-operational di sistem.

“Menurut informasi dari kawan-kawan koordinator regional dan korwil Lampung, hampir setiap hari ada SPPG yang tadinya operational berubah menjadi non-operasional. Penyebabnya beragam, mulai dari keterlambatan pelaporan hingga belum selesainya proses pencairan dana,” ujar Saipul yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung.

BACA JUGA:Lampung Barat Gelar TC MTQ, Targetkan Prestasi Gemilang di Provinsi

Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut terjadi karena proses transfer dana dari Kementerian Keuangan ke rekening virtual account dapur memerlukan waktu tertentu. 

Proses dari rekening kas negara hingga ke rekening pelaksana di daerah tidak selalu berjalan cepat karena harus melalui beberapa tahap persetujuan di tingkat pusat.

“Biasanya ada jeda waktu di pusat saat proses persetujuan usulan dari bawah. Kadang dua minggu sekali baru ditransfer. Jadi, kalau uang belum masuk, sebagian SPPG memilih berhenti sementara karena tidak bisa melayani tanpa dana operasional,” jelasnya.

Saipul menilai keputusan sejumlah SPPG menghentikan sementara operasional dapur masih bisa dimaklumi, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan bahan makanan.

BACA JUGA:Raffi Ahmad Tanggung Seluruh Biaya Rumah Sakit dan Operasi Fahmi Bo, Termasuk Ruang VIP

“Kalau satu porsi senilai Rp10 ribu dan dapur melayani 3.000 porsi, berarti perlu Rp30 juta per hari. Kalau uang belum masuk, tentu mereka tidak bisa belanja. Keterlambatan satu hari mungkin tidak masalah, tapi kalau sampai tiga atau empat hari, mereka memilih berhenti sementara agar kualitas makanan tetap terjaga,” paparnya.

Ia menegaskan pentingnya kedisiplinan SPPG dalam mematuhi juknis dan jadwal pelaporan agar proses administrasi serta pencairan dana berjalan lancar tanpa jeda panjang.

“Sebenarnya kalau dari bawah semua sudah sesuai juknis dan laporan masuk tepat waktu, saya yakin di pusat juga tidak akan telat. Masalah muncul karena laporan tidak dikirim bersamaan. Kalau semua disiplin dengan jadwal, pencairan bisa dilakukan serentak,” tegasnya.

Saipul menambahkan, meskipun ada kendala teknis, Satgas MBG Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program tidak terganggu secara signifikan.

Sumber: