Data SSGI Bikin Kaget, Stunting Lampung Barat Melonjak Jadi 20,5 Persen
Lonjakan stunting Lampung Barat jadi sorotan. Perbedaan data e-PPGBM dan SSGI ikut dipertanyakan-Foto Dok-
LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Angka stunting di Lampung Barat kembali menjadi sorotan publik. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan lonjakan signifikan, dari 16,6 persen pada 2022 menjadi 20,5 persen. Artinya, dari setiap 100 bayi di bawah dua tahun (baduta), sekitar 20 anak mengalami stunting.
Data ini berdasarkan buku Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dalam Angka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyajikan ringkasan komprehensif hasil SSGI 2024.
Buku tersebut memaparkan prevalensi stunting, wasting, underweight–overweight mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, serta faktor-faktor determinan yang berhubungan dengan status gizi balita di Indonesia. Buku ini juga menawarkan analisis berdasarkan karakteristik responden.
Kenaikan ini mengejutkan, mengingat pemerintah daerah telah menggelontorkan belasan miliar rupiah dari APBD untuk penanganan stunting.
BACA JUGA:Gubernur Mirza Serukan Penguatan Peran Guru di HUT PGRI dan Hari Guru Nasional
Dana Desa yang diarahkan untuk program serupa juga mencapai puluhan miliar. Namun, dampak nyata di lapangan nyaris tak terlihat.
Perbedaan metode dan cakupan membuat e-PPGBM kerap menampilkan perbaikan, sementara SSGI memperlihatkan realita yang lebih pahit.
Publik pun mempertanyakan efektivitas program: apakah intervensi tepat sasaran, atau data yang selama ini digunakan tidak mencerminkan kondisi nyata?
Ironisnya, Lampung Barat tercatat meraih Peringkat 3 Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung 2025.
BACA JUGA:Sekda Kota Bandar Lampung Buka Pelatihan Peningkatan SDM Pengurus Koperasi Merah Putih
Dokumen resmi terlihat membanggakan, tetapi angka stunting justru meningkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan.
Dibanding kabupaten lain seperti Way Kanan, Metro, dan Lampung Selatan yang menunjukkan penurunan, Lampung Barat justru melonjak.
Kondisi ini menunjukkan pemantauan gizi yang tidak optimal, intervensi belum menyentuh akar persoalan, dan koordinasi lintas sektor masih lemah.
Sekretaris Kabupaten Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., ketika dikonfirmasi, mengaku akan berkoordinasi dengan OPD terkait. “Nanti saya koordinasi dengan pihak Bappeda,” ujar Nukman.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:





