Keberpihakan Rakyat Nyata

Medialampung.co.id - ANGGOTA Komisi II DPRD Lampung Fraksi Gerindra, I Made Suarjaya menilai pemerintah provinis Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela sepanjang 2025 telah meletakkan fondasi arah pembangunan ekonomi. Namun, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberpihakan nyata terhadap sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.

 

Ia menegaskan capaian makro ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. “Setahun Mirza–Jihan ini kita melihat ada upaya membangun arah ekonomi daerah. Tapi Komisi II melihat masih banyak persoalan mendasar yang harus diselesaikan, terutama di sektor pertanian, pangan, dan distribusi kebutuhan masyarakat,” ujarnya, kemarin.

 

Salah satu fokus Komisi II adalah mendorong perlindungan dan pemberdayaan petani melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif. Regulasi ini diarahkan untuk memberikan kepastian pasar, perlindungan harga hasil panen, serta penguatan kelembagaan petani.

 

Penyusunan Raperda melibatkan organisasi tani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) agar kebijakan sesuai kebutuhan riil di lapangan.

 

“Petani tidak cukup hanya dibantu produksinya. Mereka butuh kepastian pasar dan harga yang adil. Inilah yang sedang kami dorong,” tegas I Made.

 

Komisi II juga menyoroti distribusi pupuk subsidi yang kerap dikeluhkan petani. Kelangkaan dan dugaan salah sasaran dinilai dapat mengganggu produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

 

“Pupuk subsidi ini sangat krusial. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada penyimpangan dan benar-benar sampai ke petani yang berhak,” katanya.

 

Sumber: