Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Resmi Dibuka di IPDN

Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Resmi Dibuka di IPDN

Lebih dari 90% kepala daerah mengikuti retret gelombang kedua di IPDN-Foto KCIC-

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah pusat kembali melanjutkan agenda penguatan nilai kebangsaan dan tata kelola pemerintahan melalui program retret kepala daerah

Kegiatan gelombang kedua ini secara resmi dibuka di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025.

Pembukaan kegiatan ini dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Retret ini digelar sebagai bagian dari strategi memperkuat wawasan kebangsaan serta memperkokoh persatuan antar kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, mengingat dinamika sosial-politik yang terus berkembang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA:LNG dan Infrastruktur Gas Jadi Pilar Kedaulatan Energi Nasional di Tengah Gejolak Global

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi sarana reflektif sekaligus ruang diskusi strategis antar kepala daerah, untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kesatuan. 

IPDN dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena letaknya yang strategis dan memiliki infrastruktur lengkap untuk menyelenggarakan kegiatan berskala nasional. 

Pemilihan lokasi tersebut juga merupakan hasil pertimbangan Presiden Prabowo yang memberikan kewenangan kepada Mendagri untuk menetapkan tempat pelaksanaan retret sesuai kebutuhan dan efisiensi logistik.

Meskipun terdapat sejumlah kepala daerah yang tidak dapat hadir karena alasan kesehatan atau kepentingan keluarga, kehadiran peserta tetap mencapai lebih dari 90 persen. 

BACA JUGA:Musim Kemarau 2025 Mundur, Durasi Lebih Pendek dari Tahun Lalu

Salah satu yang berhalangan hadir adalah Gubernur Papua Pegunungan yang tengah berduka akibat wafatnya orang tua. 

Sementara peserta lain diketahui menyampaikan surat keterangan resmi terkait kondisi kesehatan.

Retret kepala daerah ini bukan hanya menjadi ruang evaluasi dan penguatan kapasitas pemerintahan, namun juga wadah strategis dalam mempererat solidaritas antar pimpinan daerah di tengah keberagaman tantangan pembangunan nasional. 

Pemerintah berharap nilai-nilai yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan langsung dalam pola kerja dan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: